Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yang kerap membuat banyak Undang-undang (UU) namun isinya kurang jelas dan sering kali mirip dengan UU yang sudah ada.
Padahal, Jokowi mengakui saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk menghilangkan berbagai peraturan mulai dari pusat hingga ke pemerintah daerah di Kabupaten/Kota.
"Saya sudah titip ke DPR mumpung ada pimpinan, nggak usah banyak bikin UU, nambah ruwet. Bikin 1, 2, 3 nggak usah 40, cukup, tapi kualitasnya yang baik. Jadi eksekutif ini enak. Kalau UU-nya mempersulit kita sendiri bagaimana ambil keputusan di lapangan," kata Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11) malam.
Jokowi mengakui jika parlemen membuat UU karena ada permintaan atau tekanan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
"UU kita ini banyak yang pakai sponsor. Ya blak blakan saja, sehingga banyak titipan-titipan. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan," sindir Jokowi dikutip dari KBP RMOL.
Menurutnya, pemerintah saat ini juga sedang berupaya mengubah pola birokrasi agar lebih efisien. Hal-hal yang pragmatis, efektif, dan cepat harus bisa dikerjakan birokrasi sekarang. Jika tidak efisien, hal tersebut akan membuat kebijakan yang dikeluarkan menjadi kurang tepat dan justru mempersulit pemerintah maupun pihak asing dalam membantu menumbuhkan perekonomian nasional. [tsr]
0 Comments
