Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menilai berlebihan bila Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha menarik-narik partainya terkait posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar di kabinet.
Sebab soal kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Ditambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah meminta jabatan Menteri Desa agar diberikan kepada kader PDIP.
Ditegaskan Arif Wibowo, sangat lebay bila PKB terkesan menyalahkan serta seakan menuding PDIP berusaha mendorong agar Menteri Desa diganti. Dan bahkan dianggap PDIP mengincar jabatan itu.
"Siapa bilang? Itu pernyataan lebay. Soal kursi menteri, itu tergantung sikap presiden. Kita serahkan saja ke presiden," kata Arif, Senin (11/4).
"Cerita orang lobi pengen jadi menteri, sepanjang itu bukan keputusan partai, tak bisa dituduh partai yang menginginkan. Partai politik itu kan harus taat keputusan ketua umumnya. Dan yang jelas, soal kabinet, presiden memutuskan sendiri sesuai dengan hak prerogatif," tambah Arif lagi.
Namun sejumlah elite PKB menilai aroma PDIP mengincar kursi Menteri Desa sangat kuat. Terbukti dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang menerima demonstrasi masyarakat terhadap Menteri Desa di Istana Negara. Sementara ketika ada demonstrasi terhadap menteri lain, seperti Menteri Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono tak menerimanya.
Menjawab itu, Arif menegaskan PKB seharusnya menanyakan itu langsung kepada Pramono Anung, dan bukan menyalahkan PDIP. Sebab tak pernah PDIP menerima demonstrasi terhadap Menteri Desa seperti dimaksud di atas. "Itu urusan Seskab. Mending tanyakan saja ke yang menerima demo," kata Arif.
Lagipula, lanjutnya, aneh bila PKB menganggap bahwa menerima massa demonstran sebagai ukuran upaya melengserkan orang secara politis.
"Masa terima warga demo saja dijadikan ukuran? Kalau nanti ada orang demo Mendagri Tjahjo Kumolo yang pernah menjabat Sekjen PDIP, kemudian Fraksi PDIP menerima pendemo, apa itu bisa dianggap Fraksi PDIP minta menterinya diganti? Kan enggak. Mendengarkan aspirasi rakyat kan boleh-boleh saja. Toh keputusan tetap kembali ke presiden," beber Arif Wibowo.
Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding, menyatakan pihaknya hanya berharap agar Presiden RI Joko Widodo tidak ditekan-tekan atau berusaha diintervensi siapapun terkait kursi menteri. Sebab pihaknya menilai ada yang berusaha membangun momentum agar reshuffle dilaksanakan. Padahal PKB sendiri adalah partai yang sangat loyal kepada Presiden.
Karding mengaku komunikasinya dengan PDIP terus berjalan. Hanya saja, pihaknya juga melihat indikasi keterlibatan PDIP dalam mendorong pergantian Menteri Marwan karena ada uaya mengorganisasi demonstrasi terhadap Kementerian Desa.
"Ada yang mengorganisir demo, demo diterima dengan cepat (oleh Seskab Pramono Anung). Demo untuk Menteri Susi tak diterima, guru honorer tak diterima. Demo Mendes dipasang karpet merah," kata Karding.
Bagi pihaknya, Kementerian Desa diincar pihak lain karena menjadi kementerian yang seksi, dengan anggaran besar serta kewenangan mengurus Pendamping Desa. Hal itu dianggap bermanfaat secara politik bagi parpol untuk merebut konstituen.
"Secara politik itu bermanfaat, bisa jadi. Semua orang pengen," imbuh Karding.
Markus Junianto Sihaloho/FMB
0 Comments
