SisiJabar – Dua ribuan massa tergabung dalam Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Mereka menolak rencana seleksi terhadap pendamping desa yang berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Selain itu, mereka juga meminta agar Presiden RI memerintahkan Kemendes untuk merevisi surat Dirjen PPMD Kemendes PDTT No. 749/DPPMD/III/2016 perihal Kontrak kerja tenaga pendamping Ta. 2016 karena dinilai sangat diskriminatif.
“Kami meminta kepada Presiden RI beserta DPR RI untuk mengevaluasi mengawasi dan investigasi secara menyeluruh atas kinerja Kementrian PDT dan Transmigrasi,” tegas koordinator aksi Drs Lukman Listiyono.
Lebih lanjut, Lukman menyebut bahwa pendamping desa yang sudah ditugaskan tidak diseleksi lagi karena mengabaikan pasal 30 Permendesa No. 3 Tahun 2015.
“Stop diskriminasi, dikotomi, provokasi dan politisasi oleh Kementrian Desa PDT dan transmigrasi terhadap pendamping desa khususnya pendamping dari peralihan Kemendagri (eks PNPM),” jelasnya.
Dikatakan Lukman, pihaknya juga mendukung perwujudan Nawacita Jokowi-JK khususnya cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Kemendes PDTT agar mengindahkan masukan Gubernur, Bupati dan Pemerintah desa untuk menggunakan tenaga pendamping desa (dari eks PNPM) yang sudah ditugaskan saat ini,” pungkasnya.
Para demonstran juga nampak menggelar beberapa spanduk dan poster bertuliskan ‘Stop diskriminasi Undang-Undang Desa, kembalikan roh dan semangat undang-undang desa, Stop diskriminasi pendamping BNPD, Tolak seleksi pendamping yang sudah di tempatkan, Pendamping Desa bukan komoditas politik’.
0 Comments
